SEMARANG — Sebanyak 660 tangki atau setara 3.258.000 liter air bersih telah dikirimkan ke 30.378 kepala keluarga di 15 kabupaten di Jawa Tengah. Daerah penerima meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa seluruh bupati dan wali kota telah diminta memetakan titik-titik rawan kekeringan. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengeksekusi langkah penanganan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
"Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan," kata Ahmad Luthfi dalam siaran persnya, Kamis (16/7/2026). "Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya," ujarnya.
16 Daerah Berstatus Siaga Kekeringan
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat, hingga kini 16 daerah telah menetapkan status siaga kekeringan. Daerah tersebut adalah Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal.
Penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kolaborasi melibatkan pemerintah kabupaten, BPBD, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam memastikan distribusi air berjalan lancar.
Langkah Antisipasi dan Infrastruktur Jangka Panjang
Sejak 9 Juni 2026, Pemprov Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons terhadap potensi bencana selama musim kemarau.
Selain penyaluran air bersih sebagai langkah darurat, pemerintah juga memperkuat upaya jangka menengah dan panjang. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, serta peningkatan manajemen logistik dan konservasi sumber daya air.
Edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan agar penggunaan air dilakukan secara hemat dan bijaksana selama musim kemarau. Dengan kombinasi penanganan darurat dan penguatan infrastruktur, pemerintah berharap dampak kekeringan dapat ditekan sehingga masyarakat tetap memperoleh akses air bersih dalam beberapa waktu ke depan.
