BATANG — Ribuan kendaraan ekspedisi melintasi Kabupaten Batang setiap harinya dalam perjalanan jarak jauh. Namun, fasilitas parkir yang aman dan nyaman bagi para pengemudi truk selama beristirahat masih menjadi pekerjaan rumah. Komisi II DPRD Batang kini mendorong pembenahan serius di titik strategis seperti kantong parkir Petamanan Banyuputih.
Ketua Komisi II DPRD Batang, Fathurrohman, menilai retribusi parkir yang ditarik selama ini belum diimbangi dengan pelayanan yang layak. Ia menegaskan bahwa pengemudi truk berhak mendapatkan jaminan keamanan atas kendaraan dan muatannya saat beristirahat.
"Kita masih berupaya membenahi infrastrukturnya, nanti menggunakan parkir elektronik di sana," tuturnya, Selasa (21/7/2026).
Dengan sistem e-parking, diharapkan tidak ada lagi celah bagi oknum yang memanfaatkan situasi. Sistem ini memungkinkan pencatatan waktu masuk dan keluar kendaraan secara digital, meminimalkan kebocoran retribusi, dan memberikan rasa aman bagi sopir.
Fathurrohman menekankan bahwa pungutan retribusi harus berbanding lurus dengan fasilitas yang diterima pengguna jasa parkir. Ia mengkritik praktik lama yang hanya fokus pada penarikan biaya tanpa memberikan rasa aman.
"Kalau hanya menarik retribusi tanpa pelayanan baik, itu tidak adil," tegas Fathurrohman.
Penerapan e-parking di Petamanan Banyuputih diyakini mampu menjawab dua persoalan sekaligus. Pertama, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengemudi yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Kedua, memastikan setiap kendaraan yang parkir tercatat secara resmi sehingga kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Batang lebih optimal dan transparan.
Komisi II DPRD Batang menyadari bahwa pembenahan tidak bisa instan. Saat ini, fokus utama masih pada perbaikan infrastruktur dasar di lokasi parkir. Penerapan sistem elektronik menjadi proyek percontohan yang diharapkan bisa direplikasi di titik-titik parkir truk lain di sepanjang jalur Pantura Batang.
Dengan jumlah kendaraan ekspedisi yang terus bertambah setiap tahunnya, kebutuhan akan kantong parkir resmi yang terkelola dengan baik menjadi semakin mendesak. Inisiatif ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai serius menata sektor jasa yang selama ini kurang terawat.