SEMARANG — Ratusan warga yang rumahnya terendam banjir akibat tanggul jebol di Kota Semarang tak akan kembali ke lokasi semula. Pemerintah pusat melalui BNPB menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi mereka yang terdampak parah di tiga kecamatan: Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan hal itu saat meninjau lokasi tanggul jebol bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Selasa lalu. Menurutnya, arahan Presiden menekankan penanganan dampak terhadap warga harus jadi prioritas utama.
Dua Opsi Tempat Tinggal bagi Warga Terdampak
Pemerintah memberi dua pilihan bagi korban banjir. Pertama, menempati huntara yang akan dibangun di lahan yang disiapkan pemkot. Kedua, tinggal sementara di rumah kerabat dan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan hingga hunian tetap tersedia.
“Kalau tidak memilih huntara, warga bisa mendapatkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan sampai hunian permanen tersedia,” ujar Suharyanto dalam keterangannya.
Konsep huntara ini, kata dia, sudah diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Tegal. Nantinya, warga yang direlokasi permanen akan disiapkan hunian tetap agar tak kembali tinggal di kawasan rawan banjir.
Pemkot Masih Data Rumah Rusak dan Lahan untuk Relokasi
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut total warga terdampak mencapai 1.252 jiwa. Sebagian besar lumpur sudah dibersihkan, namun pemkot masih mendata rumah-rumah yang terendam dan memeriksa kelayakan peralatan rumah tangga warga.
“Tinggal memastikan apakah peralatan rumah tangga warga masih bisa digunakan atau tidak karena sempat terendam air,” katanya.
Pemkot juga bersiap membebaskan lahan untuk mendukung pelebaran sungai. Agustina menunggu hasil pengukuran dari BBWS Pemali Juana untuk menentukan mana saja lahan yang harus dibebaskan.
Pelebaran Sungai Jadi Solusi Jangka Panjang
Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto mengungkapkan banjir kali ini merupakan kejadian berulang dengan total 18 titik tanggul kritis. Kapasitas sungai saat ini tak lagi mampu menampung debit air akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu.
“Dulu kapasitas sungai masih mampu, sekarang sudah tidak. Jadi tidak cukup hanya normalisasi, tetapi harus dilakukan pelebaran sungai,” ujar Sudarto.
BBWS merencanakan pelebaran sungai dari lebar sekitar 10 meter menjadi 25 meter di sejumlah titik kritis. Program ini membutuhkan pembebasan lahan yang sejak 2024 baru terealisasi 92 bidang dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan. Sisanya akan diusulkan kembali melalui APBN.
Selain hunian, pemerintah juga memprioritaskan layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga terdampak. Anak-anak dipastikan tetap bisa bersekolah dan layanan kesehatan berjalan optimal selama masa pemulihan.
