BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora menyalurkan puluhan armada transportasi untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa. Penyerahan 55 unit truk ini dilakukan langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman, didampingi jajaran Forkopimda, termasuk Dandim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto dan Wakil Bupati Sri Setiyorini.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI terkait penguatan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Arief menegaskan bahwa pengadaan armada ini harus berdampak langsung pada produktivitas masyarakat desa, bukan sekadar menjadi aset pajangan.
Peringatan Keras: Truk Operasional Dilarang Disewakan atau Disalahgunakan
Bupati Arief Rohman memberikan catatan khusus kepada para kepala desa dan pengurus koperasi yang menerima bantuan tersebut. Ia mewanti-wanti agar penggunaan kendaraan operasional ini diawasi secara ketat guna menghindari praktik penyimpangan di lapangan.
"Jangan sampai nanti viral digunakan mengangkut yang tidak sesuai atau malah disewakan. Tolong benar-benar diperhatikan peruntukannya dan dimanfaatkan dengan baik," tegas Arief di hadapan para penerima bantuan.
Pihak Pemkab Blora meminta seluruh pengurus koperasi untuk mengelola unit usaha secara serius dan profesional. Pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan armada tersebut benar-benar menunjang mobilitas logistik dan usaha koperasi desa.
Persiapan Peluncuran Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Mei
Penyerahan 55 truk ini juga menjadi bagian dari persiapan agenda besar di tingkat nasional. Kabupaten Blora bersiap mengambil peran dalam peluncuran program KDKMP secara serentak yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Sebanyak 55 truk ini diserahkan kepada desa yang nantinya akan mengikuti launching nasional pada 16 Mei 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Truk ini akan digunakan untuk operasional koperasi,” ujar Arief menjelaskan konteks bantuan tersebut.
Program ini diharapkan menjadi momentum transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi modern yang produktif. Pemerintah daerah juga tengah menjajaki kemitraan dengan berbagai pihak untuk menyinkronkan program ini dengan skema SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Mendorong Ekosistem Koperasi Desa Berbasis Digital
Selain dukungan armada fisik, Pemkab Blora menekankan pentingnya profesionalisme pengurus koperasi dalam mengelola bisnis di era baru. KDKMP diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya kuat secara modal, tetapi juga tangkas dalam teknologi.
Menurut Arief, program ini harus menjadi titik balik kebangkitan koperasi yang profesional dan berbasis digital. Digitalisasi manajemen koperasi dianggap kunci agar pengelolaan usaha desa lebih transparan dan mampu bersaing dengan sektor swasta.
“Kami siap mendukung penuh program Presiden terkait KDKMP agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa dan kelurahan,” katanya mengakhiri sambutan.
