JEPARA — Semangat inklusivitas menggema di Pondok Pesantren Al Anwar An Naqsabandiyah, Gleget, Mayong Lor, saat lebih dari 100 penyandang disabilitas berkumpul untuk mendeklarasikan DIFA NU Jepara. Mereka datang dari berbagai latar belakang disabilitas—tunanetra, tunarungu, tunawicara, hingga tunadaksa—memenuhi area pesantren sejak pagi.
Lima komunitas difabel bergabung dalam wadah baru ini: Komunitas Motor Difabel Jepara (KMDJ), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Cabang Jepara, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jepara, Ikatan Tuli Jepara (ITJ), dan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Jepara.
Mengapa DIFA NU Dibentuk Sekarang?
Koordinator kegiatan, Zakariya Anshori Chamim, menyebut pembentukan DIFA NU merupakan langkah strategis memperkuat jejaring advokasi dan pemberdayaan. "Difabel tidak boleh hanya menjadi objek belas kasih, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan sosial dan keagamaan," tegasnya.
Selain advokasi, jaringan ini juga fokus pada penguatan spiritual dan sosial bagi komunitas difabel di lingkungan Nahdlatul Ulama. Basis NU yang menjangkau hingga desa-desa dinilai sebagai modal besar untuk menggerakkan perubahan.
Pesantren Inklusi Jadi Ruang Kolaborasi
Pengasuh Pesantren Al Anwar An Naqsabandiyah, K.H. Mugits Nailufar, menyambut baik deklarasi ini. Menurutnya, keberadaan DIFA NU bisa menjadi jembatan antara pesantren, komunitas, dan masyarakat. "Kepedulian terhadap kelompok difabel harus menjadi gerakan bersama," ujar Gus Mugits dalam sambutannya.
Pesantren yang menjadi lokasi deklarasi itu sendiri dikenal sebagai pesantren inklusi yang membuka akses bagi santri difabel. Kehadiran DIFA NU diharapkan memperkuat budaya inklusi di lingkungan pendidikan Islam tradisional.
Diskusi Menyoroti Perspektif Kemanusiaan
Acara deklarasi dirangkaikan dengan diskusi bertema "NU dan Disabilitas". Sejumlah narasumber hadir, mulai dari akademisi, aktivis, hingga tokoh NU. Dr. Mayadina Rohma Musfiroh, mantan Ketua Lakpesdam NU Jepara sekaligus pengurus Jaringan Gusdurian, menekankan pentingnya perspektif kemanusiaan dalam melihat persoalan disabilitas.
Forum itu juga menghadirkan Dr. Muh Khamdan (Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM), Dr. Alex Yusron Al Mufti, serta Ulil Albab selaku Ketua LKKNU PWNU Jawa Tengah yang juga anggota DPRD Jawa Tengah. Diskusi berlangsung interaktif, membahas hambatan aksesibilitas di pesantren dan peluang afirmasi kebijakan bagi difabel.
Apa Target DIFA NU ke Depan?
Zakariya menyebut jaringan ini akan fokus pada pendataan difabel di lingkungan NU, advokasi aksesibilitas fisik dan non-fisik di pesantren, serta pelatihan keterampilan bagi anggota. "Kami ingin memastikan tidak ada lagi santri difabel yang terpinggirkan hanya karena keterbatasan fasilitas," pungkasnya.
Deklarasi ini menjadi sinyal bahwa gerakan inklusi di Jawa Tengah tak lagi hanya wacana, melainkan mulai berakar di komunitas keagamaan terbesar di Indonesia.
