KLATEN — FKUB Kabupaten Klaten menuai pengakuan dari jajaran militer atas gebrakan program kerukunan yang menyentuh unit terkecil masyarakat. Kodim 0723/Klaten memberikan apresiasi langsung terhadap pembentukan PKUB yang kini menjangkau hingga tingkat RT dan RW di wilayah setempat.
Program ini dinilai sebagai langkah konkret menjaga harmoni sosial di tengah keberagamaan warga Klaten. Tidak banyak daerah yang memiliki struktur serupa hingga ke bawah. Hal inilah yang membuat FKUB Klaten akhirnya ditetapkan sebagai role model skala nasional.
Mengapa PKUB Dibentuk Hingga Level RT/RW?
Pembentukan PKUB di tingkat RT dan RW bertujuan mempercepat komunikasi dan mediasi jika muncul gesekan antarumat beragama. Selama ini, banyak potensi konflik kecil tidak terdeteksi karena tidak ada perwakilan resmi di level rukun warga.
Dengan adanya PKUB, setiap ketua RT dan RW yang tergabung bisa langsung melapor atau berkoordinasi dengan FKUB kecamatan. Mekanisme ini memangkas birokrasi penanganan masalah kerukunan yang sebelumnya harus melalui jalur kelurahan atau kapanewon.
Apresiasi dari Kodim: Bentuk Sinergi Sipil-Militer
Apresiasi dari Kodim 0723/Klaten menandakan bahwa program ini sejalan dengan tugas teritorial TNI dalam menjaga stabilitas keamanan. Komandan Kodim setempat menilai inovasi FKUB Klaten sebagai langkah preventif yang efektif.
Kodim selama ini juga memiliki program pembinaan kerukunan melalui Babinsa di setiap desa. Sinergi antara FKUB dan aparat kewilayahan diharapkan bisa menekan angka intoleransi yang kerap dipicu oleh kesalahpahaman antartetangga.
Dampak Nyata: Klaten Jadi Rujukan Daerah Lain
Status role model nasional yang disandang FKUB Klaten bukan tanpa alasan. Sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia mulai menjadikan Klaten sebagai lokasi studi tiru untuk program PKUB serupa.
Mereka mempelajari bagaimana struktur PKUB dibentuk, bagaimana kaderisasi pengurus dilakukan, hingga sistem pelaporan jika terjadi potensi konflik. Data dari FKUB menunjukkan bahwa angka kerukunan di Klaten cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir.
Program ini juga melibatkan tokoh agama dari enam agama yang diakui di Indonesia, bukan hanya perwakilan mayoritas. Pendekatan inklusif inilah yang kemudian dianggap sebagai kunci keberhasilan FKUB Klaten.
