BLORA — Roda sepeda motor yang didorong puluhan mahasiswa HMI berderit pelan di aspal Jalan Pemuda, Jumat siang. Dari Tugu Pancasila, mereka bergerak perlahan menuju gedung DPRD Kabupaten Blora, sekitar satu kilometer ke arah timur. Aksi teatrikal ini bukan sekadar pawai — setiap tuntutan yang mereka bawa dibacakan di pengeras suara di depan pintu gerbang dewan.
Ketua HMI Cabang Blora, Joko Agung Purnomo, membacakan langsung lima poin tuntutan di hadapan Plt Sekretaris DPRD Agus Listiyono. Poin pertama, pemerintah pusat diminta mengevaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan transparan dan tidak menjadi instrumen pemborosan anggaran. Kedua, mereka menolak praktik pemborosan anggaran negara tanpa tata kelola jelas, dan mendesak prioritas pada pendidikan serta kesejahteraan guru honorer.
Kenaikan Pertamax Disorot, Harga Naik Rp 3.950 Per Liter
Tuntutan ketiga menjadi yang paling ditekankan dalam orasi. HMI Blora mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026. "Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatkan biaya produksi pertanian, membebani UMKM, serta memperberat kondisi ekonomi masyarakat kecil," tegas Joko dalam orasinya.
Dua tuntutan lainnya bersifat politis: menolak
