KENDAL — Bupati Dyah Kartika Permanasari memastikan akan merespons sejumlah arahan yang disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kabupaten Kendal. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas semakin sempitnya lahan di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja Wamen PKP itu berlangsung di ruang kerja bupati dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke rumah susun sederhana (rusunawa) di Kelurahan Kebondalem. Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah menyoroti maraknya pengembang yang mengalihfungsikan lahan sawah menjadi perumahan, termasuk praktik pembelian lahan yang sengaja dibiarkan tidak ditanami sebelum akhirnya beralih fungsi.
Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Jadi Andalan
"Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan merapatkan berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk kebutuhan permukiman bagi para pekerja," ujar Bupati yang akrab disapa Tika itu.
Menurutnya, perkembangan kawasan industri dan permukiman yang pesat membuat lahan di Kendal kian terbatas. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat merekomendasikan konsep rumah vertikal sebagai langkah antisipasi terhadap pertumbuhan penduduk dan mobilisasi tenaga kerja ke perkotaan.
Fahri Hamzah menilai Kendal merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional. Pendapatan per kapita daerah itu pun disebut sudah berada di atas angka nasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar di sektor permukiman.
30 Ribu Rumah Tak Layak Huni Jadi Pekerjaan Rumah
Data yang dihimpun pemerintah menunjukkan jumlah penduduk Kendal saat ini mencapai lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari total tersebut, diperkirakan 300 ribu keluarga membutuhkan rumah tinggal. Namun, sekitar 10 persen atau kurang lebih 30 ribu unit masih masuk kategori rumah tidak layak huni.
"Salah satu solusi yang perlu didorong adalah pembangunan rumah vertikal. Sebab lahan di Kendal semakin terbatas, sehingga konsep hunian bertingkat menjadi kebutuhan di masa depan," kata Fahri.
Penataan Kawasan Kumuh Secara Masif Ditargetkan
Selain mendorong hunian vertikal, Fahri juga menginstruksikan penataan kawasan permukiman secara besar-besaran. Sedikitnya 4.000 hingga 6.000 RT dari total 286 desa dan kelurahan di Kendal akan menjadi fokus penataan kawasan kumuh secara bertahap.
"Kita coba untuk mengkonsolidasi kawasan-kawasan yang kumuh sehingga pelan-pelan dalam sekian tahun ke depan kawasan kumuhnya hilang," ujarnya.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan, desain, dan database yang akurat. Dengan begitu, ketika program nasional pembangunan tiga juta rumah berjalan, Kendal bisa menjadi salah satu daerah percontohan penataan perumahan yang masif.
"Yaitu di satu sisi industrinya tumbuh tapi di sisi lain kawasan kumuhnya nambah," pungkas Fahri, mengingatkan agar ketimpangan permukiman tidak terjadi seiring berkembangnya kawasan industri di Kendal.
