BLORA — Rencana pemerintah pusat menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 693 triliun menjadi Rp 735 triliun pada 2027 disambut positif Pemkab Blora. Namun, kabar itu belum bisa langsung diterjemahkan menjadi tambahan ruang fiskal yang pasti karena besaran alokasi untuk Blora masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Kita syukuri dan semoga kita mendapatkan tambahan TKD. Namun untuk estimasi besarannya belum mengetahui, karena merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Arief ditemui Sabtu (29/8).
Blora Siapkan Tiga Prioritas Penggunaan Dana
Jika tambahan TKD benar-benar mengalir, Pemkab telah menyiapkan peta kebutuhan. Prioritas pertama tetap infrastruktur, meliputi jalan kabupaten, penerangan jalan umum (PJU), sarana pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan persampahan.
Prioritas kedua menyasar tema pembangunan 2027, yakni pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor unggulan seperti pertanian organik juga masuk dalam daftar pengembangan.
Adapun prioritas ketiga adalah pembangunan manusia, mencakup pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. “Prioritas tentunya untuk mencapai visi dan misi,” tegas Arief.
Ketergantungan Fiskal dan Upaya Kemandirian Daerah
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan tambahan TKD menjadi penting bagi Blora. Struktur APBD daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.
Meski demikian, Arief menegaskan dana transfer bukan solusi permanen. Pemkab justru mulai memperkuat sumber pendapatan sendiri agar tidak terus bergantung pada pusat.
Strateginya dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Pemkab juga akan memperbaiki pengelolaan BUMD dan memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
“Strategi Pemkab untuk mengurangi tekanan fiskal daerah adalah memperkuat dan meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi PAD,” ujarnya.
ADKASI: Tambahan TKD Bukan Sekadar Angka APBN
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto mengapresiasi kenaikan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran penting untuk mengembalikan ruang gerak fiskal daerah yang dua tahun terakhir tertekan kebijakan efisiensi.
“Anggaran transfer ke daerah Tahun 2027 akan ditambah sebesar Rp 42 triliun. Yang awalnya Rp 693 triliun, tahun depan menjadi Rp 735 triliun,” ujar Siswanto.
Tokoh asal Blora itu berharap kenaikan TKD tidak berhenti sebagai tambahan angka dalam APBN. Dana tersebut harus benar-benar memperkuat kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Siswanto memastikan ADKASI mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Tambahan TKD 2027 diharapkan menjadi momentum memperkuat kembali kapasitas fiskal daerah. Daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi tetap memiliki ruang untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya masing-masing,” pungkasnya.
